“Walaupun ikut menandatangani UNCLOS 1982, namun China secara serampangan kerap memasuki perairan negara-negara ASEAN di kawasan itu juga ZEE Indonesia. Mereka selalu mengatakan perairan ini adalah wilayah perikanan tradisional China sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu,” ujar Teguh Santosa.
“Seakan China ingin memutar jarum sejarah kembali ke zaman Kublai Khan yang pernah mengirimkan bala tentaranya untuk menaklukkan Raja Jawa yang menolak tunduk pada Dinasti Yuan,” sambungnya.
Menurut Teguh, penamaan Laut Natuna Utara itu adalah agendan nasional untuk menambah kepastian hukum internasional di perairan.
Ia menyarankan Presiden Jokowi untuk mengawal dari dekat penuntasan pemberian nama Laut Natuna Utata di International Hydrographic Organization (IHO).
IHO adalah badan internasional yang memastikan semua perairan di muka bumi terdaftar. Didirikan tahun 1921, kantor pusat IHO berada di Monako, dan hingga kini beranggotakan 93 negara, termasuk Indonesia dan China.
“Publik perlu mendapatkan informasi sudah sejauh mana proses ini bergulir di IHO. Jangan sampai publik menganggap pemerintah membatalkan penggunaan nama Laut Natuna Utara karena takut pada tekanan China komunis,” demikian Teguh Santosa yang di tahun 2017 lalu ikut mendirikan Belt and Road Journalist Forum di Beijing bersama sekitar 30 pimpinan organisasi wartawan di dunia.
