Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Efendi Simbolon menilai pengelolan Elpiji oleh Pertamina tidak transparan, termasuk juga masalah distribusinya. Akibatnya, masyarakat harus menanggung beban yang besar. “Masalahnya Elpiji sudah menjadi komoditi strategis,” ucapnya.
Politisi PDIP setuju dengan Rizal Ramli, ke depan tidak boleh ada lagi satu perusahaan yang hanya mengelola Elpiji. “Yang lebih aneh lagi, itu keuntungan Pertamina itu hanya dari Public Service Obligation (PSO). Jadi beda sekali dengan Petronasnya Malaysia,” ungkapnya.
Dalam hal ini, kata Efendi, yang belum terungkap ke publik adalah soal hanky panky (aktifitas terselubung). Karena Pertamina pasti tidak secara tiba-tiba menaikkan harga. “Ada apa nih, ujug-ujug Pertamina menaikkan Elpiji saat mendekati Pemilu,” terangnya.
Sedangkan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengkritik kebijakan pemerintah, khususnya Menko Perekonomian Hatta Radjasa yang dinilia tidak konsisten. “Hatta itu termasuk Menteri paling aneh,” tegasnya.
Menurut Tulus, kebijakan energi harus dikelola secara tepat, karena kalau salah, maka akan mengakibatkan krisis energi. “Jadi harus hati-hati, benarn mengelolanya. Kita sepakat soal Elpiji itu jangann diusulkan pengelolaanya lewat pasar,” ujarnya.
