Sejauh ini pemerintah masih melakukan upaya pengendalian dengan menyemprotkan pestisida berbahan kimia secara masih.
“Namun belum menunjukan hasil yang baik,” jelasnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah mengandeng lembaga akademisi dan instansi terkait dalam hal melakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah bagaimana menemukan formula yang tepat dalam pengendalian hama belalang kembara.
Jika saat ini masih belum mampu mengurangi perkembangan belalang seharusnya upaya lain perlu dilakukan secepat mungkin.
Dari awal munculnya hama belalang pemerintah daerah telah melakukan hal yang sama dalam pengendalian yaitu menggunakan pestisida kimia.
“Tentu saja belalang kembara akan mengalami proses resisten terhadap obat bahkan jumlah koloninya semakin banyak,” terangnya.
Salah satu warga terdampak di Desa Tana Tuku, Kecamatan Ngaha Ori Angu, Elisabeth Uru Ndaya menjelaskan, persoalan hama belalang merupakan hal yang sangat meresahkan masyarakat.
Hal yang paling meresahkan adalah:
Pertama, pekerjaan lahan pertanian keluarganya yang masih berusia kurang lebih 2-3 bulan diserang hama.
Dan kejadiannya bertepatan dengan bencana siklon seroja pada tahun 2021 yang lalu.
Kedua,beberapa minggu lalu, mereka juga diresahkan dengan hama belalang.
Sebenarnya, para petani akan panen pada beberapa minggu lagi.
Namun dengan kejadian itu mereka terpaksa memanen hasil pertanian dengan umur padi yang belum cukup.
Ia melanjutkan situasi ini berakibat pada keadaan ekonomi mereka dalam keluarga maupun masyarakat sekitar karena akan terjadinya krisis pangan.
Sebab sumber penghasilan utama mereka adalah dari hasil bertani.
Sedangkan Kepala BP3K Kecamatan Lewa, Alpius Takanjanji mengatakan pemerintah sudah melakukan penaganan hama belalang di Kecamatan Lewa dengan melakukan penyemprotan pestisida.
Selain itu, strategi lain adalah setiap desa terdapat 5 orang yang merupakan petani yang untuk mengendalikan hama belalang.
Sejak tanggal 17 Maret 2022 sesuai hasil rapat bersama dibentuklah posko pengendalian belalang sesuai zona.
Kecamatan Lewa terdapat 5 posko sesuai jumlah kecamatan hal ini untuk mempermudah mendpatkan informasi dan penyaluran pestisida guna membatasi perkembangbiakan belalang kembara.
Selain itu pemerintah daerah menghimbau masyarakat petani untuk menagkap belalang kemudian di jual ke BP3K sebesar Rp. 5000/Kg.
Alpius menerangkan luasan sawah tanaman padi di Kecamatan Lewa sekitar 4.178,4 Ha.
Pada tahun 2021 siklus hama belalang di mulai sekitar bulan Maret-April saat itu bertepatan dengan musim panen bagi petani di kecamatan Lewa.
Di tahun 2022 sekitar 68 Ha lahan jagung rusak atau gagal panen akibat hama belalang, kemudian sekitar 136 Ha lahan padi sawah rusak dan 12 Ha sawah petani gagal panen hingga dengan saat ini.
MoU dengan Kabupaten Tetangga
Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Jonathan Behar berharap adanya partisipan dari kabupaten tetangga seperti Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya sehingga melahirkan kesepakatan bersama (MoU) dalam menyelesaikan persoalan hama belalang di pulau Sumba.
“Ini merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, kita perlu duduk bersama bagaimana strategi yang tepat dalam penanganannya, karena ini merupakan bencana ekologi di pulau Sumba,” tegasnya.
