Kalau wakaf uang yang dimaksud benar dalam bentuk pinjaman syariah, menurut hemat kami:
Pertama, wakaf uang ini tidak ada dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Karena, sumber pembiayaan, apakah dari Sukuk Negara atau Wakaf Uang, tidak relevan bagi pertumbuhan ekonomi. Yang relevan adalah nilai belanja.
Sedangkan, nilai belanja, defisit dan jumlah utang negara sudah dianggarkan, dan besarnya tidak tergantung dari pembiayaan.
Kedua, kami asumsikan bahwa dana wakaf uang yang sedang ditarget ini sudah ada di dalam sistem perbankan dalam bentuk tabungan, atau dana pihak ketiga.
Artinya, bukan dari uang yang disimpan di bawah bantal. Kalau ini benar, pemindahan buku dari tabungan ke rekening wakaf uang tidak pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Karena, uang di tabungan akan berkurang sebesar uang yang dipindahbukukan ke rekening wakaf uang. Artinya, secara makro tidak ada penambahan uang: hanya pindah dari kantong kiri ke kantong kanan.
Ketiga, imbauan wakaf uang ini malah bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena uang di sektor perbankan tersedot ke rekening wakaf uang, sehingga terjadi crowding out effect yang berakibat pada berkurangnya likuiditas untuk sektor swasta, membuat suku bunga naik, dan kredit turun.
Terakhir, menurut rumor nilai wakaf uang Indonesia bisa mencapai Rp2.000 triliun.
Semoga pemerintah belum mendengar rumor ini. Oh maaf, ternyata informasi ini katanya dari pemerintah.
Untuk itu, mohon nilai ini dikonfirmasi ulang karena epertinya hampir tidak mungkin.
Alasannya, nilai seluruh uang masyarakat di sektor perbankan, sebagai dana pihak ketiga, hanya Rp6.665 triliun saja.
Sedangkan uang beredar dalam arti luas (M2), termasuk cash, hanya Rp6.800 triliun.
Oleh karena itu, sulit dipercaya nilai wakaf uang bisa mencapai Rp2.000 triliun.
Semoga pemerintah tidak tergoda dengan isu yang tidak benar.
Menteri Keuangan yang Terhormat, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas jawaban yang diberikan.
Kami doakan semoga ekonomi Indonesia dapat pulih secepatnya, dengan pertumbuhan 5 persen, sesuai target dalam APBN 2021.
Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta
