JAKARTA-Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat mengembangkan instrumen untuk mengukur sejauh mana tingkat transparansi pendanaan partai politik melalui sebuah survei.
Instrumen tersebut didasarkan pada UU No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 tentang Partai Politik dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga dapat menunjukkan apakah sebuah partai politik telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan regulasi atau belum.
Berdasarkan hasil survei, partai-partai dengan banyak kursi di DPR RI yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar kurang ataupun tidak kooperatif.
Survey yang berlangsung bulan Juni 2012 hingga April 2013 menemukan respons 9 partai politik nasional terhadap transparansi dana partai politik pada umumnya bersifat sangat kooperatif dan kooperatif.
Namun Partai Demokrat dan Partai Golkar tidak transparan.
Begitu pula PKS, partai dengan kursi sedang di DPR. Hanya PDI Perjuangan, partai dengan banyak kursi di DPR yang sangat kooperatif bersama dengan partai-partai baru dan dengan kursi sedikit di DPR seperti Partai Gerindra, PAN, PKB, dan Partai Hanura.
Sementara PPP bersifat kooperatif.
“Partai yang dikelola secara tidak transparan dan akuntabel akan melahirkan calon-calon pemimpin yang korup. Jika ini terjadi, maka demokrasi hanya memberikan kekuasaan kepada mereka yang bisa melakukan korupsi,” kata Sekjen TII Dadang Trisasongko dalam siaran persnya bertajuk ‘Peluncuran Indeks Transparansi Pendanaan Partai Politik’ di Hotel Atlet, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).
Menyambut indeks ini, Dadang Trisasongko menambahkan, dengan keuangan partai yang dapat dikontrol, demokrasi harusnya menjadi proses politik yang murah.
Instrumen penilaian dalam survey kemudian menemukan bahwa dari 5 partai yang menjalani survey, 3 di antaranya (Partai Gerindra, PAN, PDI-Perjuangan) menempati kategori transparan dengan score di atas 3,00.
Dua partai politik yang lain (PKB dan Hanura) berada dalam kategori belum transparan dengan skor di bawah 3.00.
Yang menonjol dari penilaian survey ini adalah tingginya tingkat kepatuhan semua partai politik terhadap aturan terkait informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah.
Sebaliknya, dalam hal informasi yang wajib tersedia, rata-rata partai politik belum transparan.
