JAKARTA-Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) perlu terlibat secara aktif untuk mengontrol dan sekaligus mengawal dana APBN 2025 yang terkait dengan sektor kesejahteraan sosial (Kesos).
Apalagi anggaran kesos itu sekitar Rp1000 Triliun, sehingga penggunaan dana itu harus dikawal secara ketat.
“Isu kesejahteraan sosial memiliki perhatian khusus oleh pemerintah maupun publik, dapat dilihat bagaimana isu kesejahteraan sosial ini menjadi fondasi dalam pembahasan isu-isu lain seperti lingkungan, kesehatan, dan pendidikan,” kata Direktur Eksekutif Global Research on Economics, Advance Technology and Politics (GREAT) Institute, Syahganda Nainggolan dalam Konferensi Nasional DNIKS berthema “Kesejahteraan Sosial: Tujuan Nasional, Kenyataan, Tantangan dan Harapan” di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Hadir pula dalam Konferensi Nasional DNIKS Ketua Badan Pengarah DNIKS, Fransiscus Welirang, Angota Badan Pengaraha Hatta Taliwang, Ketua BPA DNIKS Siswadi Abdul Rochim, Ketua umum DNIKS A Effendy Choirie, Waketum DNIKS Zarman Syah, Dian Novita Susanto, Ketua DNIK Rudi Andries, Ali Nurdin Abdul Gani, Thamrin Ferly, Ihsanudin, A Eko Cahyono, Wakil Sekjen Sentot Janinto Mojo, Tetrie, Bendahara DNIKS Henny, Dewan Pakar DNIKS Dewanto Indra Krisnadi.
