IGJ: Akses Vaksin Berkeadilan Untuk Mengakhiri Pandemi
JAKARTA-Sebagai anggota tetap Progressive International, Indonesia for Global Justice (IGJ) menyerukan pentingnya membangun sinergi antara negara selatan untuk kerjasama penelitian, ...
Tag: IGJ
UU Cipta Kerja Langgengkan Krisis Pangan
JAKARTA-Pengesahan UU Cipta Kerja yang memudahkan impor pangan ini, mempertaruhkan kehidupan lebih dari 49 juta petani di Indonesia. Pada masa ...
IGJ: UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai
JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai UU Cipta Kerja memang cacat formil secara konstitusional. Bahkan UU Cipta Kerja disusun tanpa ...
Ketimpangan Vaksin Hanya Dapat Diakhiri Dengan TRIPS Waiver
JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai aksi janji donasi ratusan juta dosis vaksin oleh negara-negara kaya yang tergabung dalam G7 ...
IGJ: Keputusan Tepat Indonesia Menjadi Co-sponsor Proposal Pengabaian TRIPS
JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah merespon tuntutan masyarakat sipil Indonesia dengan memutuskan untuk menjadi Co-Sponsor ...
Pemerintah Harus Menjadi Co-Sponsor TRIPS Waiver & Mengawal Ketat Negosiasi di WTO
JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik keputusan Amerika Serikat yang pada akhirnya ikut mendukung pengabaian perlindungan hak kekayaan intelektual ...
Ratifikasi IE-CEPA Bentuk Arogansi Pemerintah Yang Abai Hak-Hak Dasar Publik
JAKARTA-Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi kecewa dengan keputusan Pemerintah dan DPR yang menyetujui ratifikasi perjanjian Indonesia - EFTA CEPA pada9 ...
Impor Garam 3.07 juta Ton, IGJ: Perbaiki Tata Kelola Industrialisasi Garam Nasional
JAKARTA-Melalui rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021 lalu memutuskan untuk melakukan impor garam sebanyak 3,07 juta ton. ...
Liberalisasi Investasi Dalam RCEP Harus Dikaji Lagi Sebelum Diratifikasi
JAKARTA-Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah ditandatangani oleh Indonesia, negara-negara anggota ASEAN dan enam negara RCEP diantaranya Jepang, Korea Selatan, ...
Pengesahan Omnibus Cipta Kerja Mengkhianati Kedaulatan Rakyat
JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mengecam keras pengesahan RUU Omnibus Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dengan ...
Omnibus Law Perkuat Monopoli Korporasi, DPR dan Pemerintah Harusnya Belajar Dari Covid-19
JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak DPR dan Pemerintah untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law karena agenda liberalisasi yang diatur didalamnya ...
Batalkan Omnibus Law Secara Keseluruhan
JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) menggugat Negara (Pemerintah dan DPR) yang telah melakukan pembiaran terhadap ...
Koalisi MKE Kecam Keras Niat Jahat Pemerintah dan DPR
JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mengecam keras niat jahat Pemerintah dan DPR yang menjadikan wabah pandemi Covid-19 ...
Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan
JAKARTA-Omnibus Law “melucuti” empat Undang-Undang (UU) penting sektor pangan. Keempat UU itu yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ...
IGJ: Tolak Proposal AS Untuk Reformasi WTO
JAKARTA - Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menolak secara tegas keputusan sepihak Amerika Serikat (AS) yang mencabut ...
Berita Populer
-
DNIKS Minta Presiden Prabowo Prioritaskan Program Kesejahteraan Sosial Pada 2026
-
Tambah Investasi, Bos SOLA Serok 250.000 Saham Perseroan di Harga Rp121 per Unit
-
Tambah Kepemilikan, Direktur EXCL Borong 30.000 Saham Perusahaan
-
Karya Permata Inovasi Indonesia Divestasi 8,07% Saham Diamond Citra (DADA) Senilai Rp40,2 Miliar
-
Dalam RUPS Akhir Januari 2026, Multitrend Indo (BABY) Minta Restu Right Issue
Opini
BERITAMONETER.COM menjadi portal berita yang paling terdepan hadir diruang kerja anda dengan menyuguhkan berita akurat yang sangat diperlukan bagi para pengambil kebijakan.
© 2024 - ALL RIGHTS RESERVED.