Tag: Indonesia for Global Justice

JAKARTA-Komite Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sistem Pangan yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil dari berbagai sektor di Indonesia menyelenggarakan ...

JAKARTA-Sebagai anggota tetap Progressive International, Indonesia for Global Justice (IGJ) menyerukan pentingnya membangun sinergi antara negara selatan untuk kerjasama penelitian, ...

JAKARTA-Pengesahan UU Cipta Kerja yang memudahkan impor pangan ini, mempertaruhkan kehidupan lebih dari 49 juta petani di Indonesia. Pada masa ...

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai UU Cipta Kerja memang cacat formil secara konstitusional. Bahkan UU Cipta Kerja disusun tanpa ...

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) menegaskan Negara telah gagal melindungi buruh, khususnya melalui UU Cipta ...

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pernyataan Presiden Jokowi soal Anti Produk Luar Negeri akan berpeluang menciptakan moral hazzard. Pernyataan ...

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak DPR RI untuk tidak memberikan persetujuan terhadap Perjanjian RCEP tanpa adanya analisis dampak dari ...

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak DPR dan Pemerintah untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law karena agenda liberalisasi yang diatur didalamnya ...

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) menggugat Negara (Pemerintah dan DPR) yang telah melakukan pembiaran terhadap ...

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mengecam keras niat jahat Pemerintah dan DPR yang menjadikan wabah pandemi Covid-19 ...

JAKARTA-Omnibus Law “melucuti” empat Undang-Undang (UU) penting sektor pangan. Keempat UU itu yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ...

JAKARTA - Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menolak secara tegas keputusan sepihak Amerika Serikat (AS) yang mencabut ...

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pembahasan omnibus law sangat tidak demokratis, sebab tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan ...

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh ...

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan Undang-undang (UU) Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) mengancam kedaulatan petani. Hal ini ...