JAKARTA-DPR menambah anggaran antisipasi kebakaran hutan pada 2016 menjadi Rp650 miliar. Sebelumnya, Komisi IV DPR sudah menyetujui anggaran sebesar Rp800 miliar untuk mengatasi kekeringan akibat Elnino, antara lain pembuatan sumur dan menyediakan air bersih. “Sebagai antisipasi anggaran tahun depan sebesar Rp650 miliar. Kami juga akan meminta pimpinan DPR untuk menindaklanjuti surat agar segera dikirim ke presiden, “ kata Ketua Komisi IV DPR Eddy Prabowo di Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Menurut Eddy, hingga saat ini pemerintah belum terlihat serius untuk mengatasi kabut asap. Makanya DPR tidak akan tinggal diam atas bencana asap yang hampir tiga bulan ini menimpa wilayah Riau, Jambi dan sebagian besar wilayah Kalimantan. “Hari ini, Kami akan menyurati presiden untuk meminta anggaran tambahan Rp3,5 triliun,” ucapnya.
Eddy mendesak Presiden Joko Widodo bertindak nyata dalam kasus asap kebakaran hutan dan lahan. Seluruh bupati-bupati yang wilayahnya memperoleh musibah bencana asap harus diberikan anggaran cukup tanpa dihantui masalah hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami berharap presiden jangan lagi pencitraan dan menyalahkan gubernur/bupati dalam kasus asap ini,“ tutur Wakil Ketum Partai Gerindra.
Eddy Prabowo mengaku dirinya tak memiliki sentimen pribadi dengan presiden Joko Widodo. Tapi dalam masalah karhutla ini, hendaknya presiden mempunya tanggungjawab moral dan melindungi rakyat yang daerah terkena asap satu bulan lebih dan menyebabkan beberapa orang meninggal dunia. “Jangan 3 bulan, 1 hari saja rakyat ada bencana itu masalah menjadi tanggungjawab kita, “ katanya.
