Edy mengatakan kepala daerah ingin mengatasi kebakaran tanpa disertai anggaran untuk pemadaman. Daerah ingin menggeser anggaran dari alokasi lain, tapi daerah khwatir memperoleh ancaman pidana, karena dugaan penyimpangan anggaran.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan presiden harus mengambil alih penanganan karhutla dan jangan lagi ada saling tuding siap yang bertanggungjawab dalam penanganan kasus asap karhutla. “Jangan lagi ada saling tuding, presiden harus mengambil alih dan bila perlu tetapkan sebagai bencana nasional agar seluruh potensi bahu membahu dengan rakyat membebaskan asap, “ katanya.
Herman berpendapat keseriusan presiden dalam penanganan kasus asap bisa ditunjukkan dalam perspektif anggaran. Jangan permasalahan banyak, tapi justru anggarannya mengalami penurunan. Harus diberikan anggaran cukup bagi kementerian kehutanan agar bisa membangun infrastruktur kehutanan. “Saya setuju menyiapkan anggaran untuk bupati yang terkena bencana sehingga tak menjadi tanggungjawab pusat tapi juga daerah. Selain itu uga jangan lagi ada keraguan untuk menghukum keras bagi pelaku pembakar hutan yang mengakibatkan rakyat banyak menjadi korban, “ katanya
Sedangkan Titiek Prabowo mengatakan jika pemerintah belum sanggup menangani asap karhutla, hendaknya negara menerima jika ada negara lain yang ingin mengulurukan bantuan. “Sebab karhutla setiap tahun selalu terjadi.
