Pengamat politik dari Formappi, Lucius Karus mengatakan, Partai Golkar harus segera mengeliminasi kasus ini agar tidak memicu perdebatan panjang.
Caranya, kata Lucius, meminta semua pihak yang terkait harus duduk bersama dan membicarakan langkah yang terbaik untuk partai.
“Untuk menghindari konflik, DPP Partai Golkar segera memanggil Ade Komarudin guna membicarakan bersama soal rencana menggantikan Akom. Jika Akom bersedia mundur, maka langkah untuk Setya Novanto menjadi ketua DPR akan berjalan mulus,” katanya.
Menurut Lucius, reposisi atau pergantian personel yang menempati posisi
Ketua DPR RI hal biasa dan hak partai pengusung dalam hal ini Partai Golkar. Tapi, harus ada alasan yang kuat. Karena UU mengatur soal pergantian pimpinan DPR RI bisa dilakukan kalau yang bersangkutan meninggal dunia, diberhentikan atau mengundurkan diri.
Terkait itu, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, DPP Partai
Golkar sudah menjadwalkan pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) terkait pergantian Ketua DPR RI. Pendapat Dewan Pembina Partai Golkar diperlukan untuk memberikan saran dan pertimbangan. “Kita akan minta waktu untuk bertemu dengan beliau (Aburizal) untuk minta saran dan pertimbangan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (24/11).
