Dengan demikian, lanjut Hasto mengutip pidato Megawati, gambaran negara yang paripurna ini, kesemuanya sudah sangat lengkap, utuh, komprehensif, dan visioner.
Hasto menambahkan hal itu yang mendasari politik hukum.
“Karena partai ini kita tidak pernah berhenti, di dalam berjuang, tidak pernah berhenti di dalam pergerakan. Siapa yang mandek dalam pergerakan, maka Indonesia bisa amblek. Karena itulah, kita harus berjuang benar-benar, Besok kita akan melakukan FGD, sudah direncanakan satu bulan yang lalu, untuk memperbaiki kurikulum Sekolah Partai kita,” jelas Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini menerangkan berbagai persoalan ketika hukum menjadi alat kekuasaan, maka seluruh tiga pilar Partai wajib memahami aspek-aspek politik hukum dari konsepsi negara paripurna.
Selain itu, para kader PDIP diminta untuk memahami hukum acara, pidana, dan perdata, agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan di dalam rangka supremasi hukum.
Hasto menyampaikan nantinya tata kelembagaan, etika, dan moralnya nanti akan disampaikan oleh pemateri advokat senior Prof. Gayus Lumbuun.
“Kemudian, bagaimana mekanisme-mekanisme hukum, termasuk pra-peradilan, semua akan diajarkan, sehingga selama satu bulan penuh ini, setiap Jumat, akan menjadi hari untuk mempelajari seluruh aspek tentang hukum yang berkeadilan,” kata Hasto.
