JAKARTA – Pegiat sosial yang tergabung dalam Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) bersama Badan Perwakilan Anggota (BPA) DNIKS sepakat untuk memperjuangkan adanya institusi atau lembaga yang langsung berada di bawah presiden untuk menangani bidang kesejahteraan sosial. Soal nama lembaga terserah presiden, misalnya saja Dewan Kesejahteraan Sosial Nasional (DKSN).
“Hal ini mengacu dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Energi Nasional. Kedua lembaga tersebut langsung dibawah presiden,” kata Pegiat Sosial, Tria Desi Sapoetro kepada wartawan usai rapat internal DNIKS dengan Badan Perwakilan Anggota (BPA) DNIKS di Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Rapat konsolidasi para pegiat sosial itu dipimpin langsung Ketua umum DNIKS, Effendi Choirie, lalu hadir Waketum DNIKS Muhammad Lukman Edy, Zarman Syah dan Kol (Purn) TNI AL Thamrin. Hadir pula dalam rapat konsolidasi internal DNIKS, yakni Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) DNIKS, Siswadi Abdurochim, Prof Dr Budiharjo, Dr Poempida Hidayatullah Djatiutomo dan Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Bambang, Sekretaris BPA Nurhidayati Polaningtyas, juga Angkie Manoppo dari Portadin (Persatuan Orangtua dengan Disabilitas.
