Menurutnya, bila sudah terlibat dalam pergumulan politik praktis, yang sarat dengan kepentingan politik maka praktik dalam menjalani tupoksinya tidak akan bisa netral dan independen.
“Ujian terbesar dalam ruang demokrasi sipil saat ini adalah menjaga agar kekuatan bersenjata tetap berada di bawah kontrol sipil, baik pemerintah maupun DPR. Termasuk kelompok masyarakat sipil yang turut serta mengawasi agar tidak terjadi fenomena ‘elit capture’ baik terhadap polisi maupun militer yang dapat membungkam kebebasan berekspresi dan stabilitas politik juga dapat terjaga. Tentunya, kita semua tidak ingin demokrasi berputar haluan kembali ke masa lalu,” ungkap Peri yang pernah terlibat dalam gerakan Reformasi 98.
Ia berharap, agar agenda reformasi Polri yang tengah bergulir dapat memberikan hasil terbaik dan kinerja institusi Bhayangkara dapat lebih optimal lagi dengan tetap berkarakter sipil.
“Dari survei CISA, kita bisa dapati bagaimana harapan publik juga teramat besar terhadap agenda reformasi kepolisian. Dan kita berharap agar citra Polri ke depan semakin baik yang paralel dengan itu akan berkontribusi pula terhadap citra pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil, survei CISA menggunakan empat indikator untuk mendapatkan persepsi publik.
