Perbaikan tata kelola perlu terus ditingkatkan.
Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 mendatang akan dihadapkan pada tantangan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sebagai dampak dari pemulihan ekonomi global dan perubahan geopolitik kawasan .
Sebagaimana kita ketahui, hingga triwulan I 2014, dunia masih dihadapkan dengan perlambatan, Bank Dunia, IMF, ADB dan beberapa lembaga internasional memprediksi ekonomi dunia tahun 2014 masih relatif tertekan.
Disisi lain pada, tahun 2015 Masyarakat Ekonomi Asean akan diberlakukan, yang menjadikan persaingan ekonomi kawasan semakin meningkat, kita tentunya berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar, sehingga perlu terus ditingkatkan kesiapan dan daya saing, sebagai kata kunci dalam memenangkan persaingan mendatang.
Untuk setara dengan negara-negara maju di Asia, setidaknya Indonesia harus bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8% dalam kurun 2013-2030, yang dilakukan secara berkesinambungan demi mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden mendatang.
Oleh karena itu, berbagai langkah perbaikan struktur ekonomi perlu terus diupayakan, diikuti dengan tata kelola APBN yang efektif dan efesien, dengan terus mengurangi beban subisidi BBM yang terus membengkak setiap tahunnya, tahun 2014 beban tersebut telah mencapai 26,7% dari total APBN berkisar Rp.333,7 triliun, disamping itu, berbagai belanja lainnya seperti belanja birokrasi perlu terus dievaluasi agar tidak menekan ruang gerak fiskal yang membebani APBN. Penyehatan APBN yang dilakukan dengan strategi efektifitas dan efesiensi pembelanjaan juga perlu diikuti dengan fokus meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi potensi penerimaan perpajakan, dengan membangun sistem dan SDM yang memadai.
