JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menegaskan tekadnya, untuk mewujudkan target memangkas masa bongkar muat (dwelling time) dari 7-8 hari menjadi 3-4 hari. Untuk itu, Rizal Ramli bertekad menyederhenakan proses perijinan yang saat ini jumlahnya mencapai 124 serta akan menyikat habis mafia-mafia pelabuhan. ”Siapa pun yang mau mengocok-ngocok di pelabuhan, mafia kecil atau mafia besar, akan disikat,” kata Rizal Ramli kepada wartawan seusai Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9).
Rizal menjelaskan, 124 ijin dari 20 Kementerian dan Lembaga tidak masuk akal. Dari Kemenperin sendiri ada hampir 44 peraturan dan perijinan, Perdagangan juga sama banyaknya, Pertanian, dll. “Kami sudah rapatkan dan kami bertekad agar jumlah ijin, Peraturan Menteri yang menghambat impor dan ekspor ini dikurangi menjadi sepertiganya, yang perlu-perlu saja,” kata Rizal Ramli kepada wartawan seusai Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9).
Untuk itu, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya kembali menghidupkan sistem Jalur Hijau dan Jalur Merah. Dengan sistem ini maka importir yang bonafid, yang teratur dan yang tidak aneh-aneh masuk Jalur Hijau nyaris tanpa pemeriksaan. Namun ada sedikit post audit. Tapi importir yang kurang bonafid atau masih banyak pertanyaan masuk Jalur Merah sehingga memerlukan pemeriksaan fisik. “Nah, kami sudah minta kepada Bea Cukai, coba diteliti lagi. Jangan-jangan yang Jalur Merah ini ada yang sebetulnya sudah qualified ke Jalur Hijau. Jadi kita ingin tekan 6% ke Jalur Merah ke 3% dan itu akan mambantu meningkatkan kecepatan daripada pemeriksaan,” jelas Rizal.
