Bahkan Musliar menegaskan pihaknya tidak keberatan untuk diaudit secara terbuka. Apalagi pelaksanaan UN ini menggunakan dana APBN. “Soal audit selalu dilakukan terkait pengelolaan keuangan negara. Kami membuka diri untuk investigasi siapa berbuat harus menanggung,” tegasnya
Musliar mengatakan melihat dari permasalahan UN tahun ini, bisa jadi pencetakan lembar soal dan jawaban akan diserahkan kepada setiap daerah. Namun ini masih perlu dievaluasi. “Terbuka untuk siapa saja yang ingin untuk lelang, seperti perusahaan mengerjakan DKI ini berpusat di Surabaya, dicetak di Surabaya dikirim ke sini tidak ada kendala. Ada di Solo, ada di Semarang. Bukan transportasi jadi halangan, ini kesalahan perusahaan yang mungkin tidak antisipasi soal yang banyak, ” cetusnya.
Terkait PT Ghalia Indonesia Printing yang mengalami keterlambatan dalam pencetakan sehingga mempengaruhi proses UN, Musliar mengatakan pihaknya masih akan mengivestigasi hal itu. “Saya tidak menjawab ini untuk dipolemik, karena 5 perusahan lain kenapa tidak terlambat. Mudah-mudahan itu tidak menjadi alasan (PT Ghalia) untuk terlambat,” jelas Musliar.
Menurut Mantan Rektor Universitas Andalas ini menjelaskan ada aturan main soal ketidakkomitmen soal percetakan. “Kalau sudah wanprestasi, dalam ketentuan ada 2 tahun tidak boleh ikut tender ini tergantung saran investigasi kalau kesalahan fatal tergantung hasil investigasi semua internal BPKP,” tuturnya.
