Apakah hal yang sama juga terjadi pada Kejagung yang tidak juga menuntaskan kasus Kelangkaan Minyak Goreng (2021-2022) karena takut dengan Jokowi?.
Jokowi memang sudah tidak lagi menjadi presiden dan sudah digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun kita semua juga tahu, banyak posisi-posisi jabatan penting dan strategis di Kabinet Merah Putih sekarang ini yang masih diduduki oleh orang-orang Jokowi.
Mungkinkah karena itu koruptor-koruptor yang sudah “berbaiat” mendukung Jokowi itu aman dan tidak dipersoalkan lagi?.
Penegakan hukum haruslah adil, tidak boleh memandang siapapun yang melawan hukum.
Jika penegakan hukum hanya diarahkan pada orang-orang yang berani bersikap kritis pada Pemerintah, itu artinya hukum hanya menjadi alat penggebuk lawan-lawan politik pemerintah.
Ini berbahaya !.
Presiden Prabowo Subianto sebaiknya terus mencermati pergerakan politik Jokowi yang tercermin melalui operator-operator politiknya di lingkaran istana,
Jokowi yang sudah lama melemahkan KPK dan ingin menggeser peranan penindakan hukum untuk soal pemberantasan korupsinya hanya pada Kejaksaan dan Polri, sebaiknya dikaji lagi.
KPK, Kejagung dan Polri adalah tiga institusi yang harus dijaga marwahnya dan dikuatkan fungsi dan perannya, tidak boleh ada salah satu darinya yang dilemahkan.
