JAKARTA-Situasi saling kunci di antara partai politik sebulan menjelang batas akhir pengajuan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta dapat dipahami. Bagaimana pun juga bagi partai politik, pilkada Jakarta tahun depan menjadi semacam pemanasan menuju Pemilu dan Pilpres 2019. Karena itu, ketergesa-gesaan dan kekeliruan berkoalisi menentukan pasangan dalam pilkada Jakarta bisa berakibat fatal dan membuahkan kekecewaan di tahun 2019.
Demikian dikatakan Kordinator Pokja 24 Jam, Ari Rahman, di Jakarta, Kamis (18/8).
Pokja 24 Jam adalah kelompok yang mendorong wartawan senior Teguh Santosa ikut dalam pilkada DKI Jakarta melalui jalur partai politik. Teguh yang juga dosen itu mengikuti konvensi di PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Memang waktu yang tersedia sudah kurang dari satu bulan menuju deadline pencalonan pasangan via parpol. Tetapi dalam politik, waktu yang kurang dari satu bulan itu masih sangat panjang. Banyak hal yang bisa terjadi,” katanya.
Menurutnya, pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan parpol untuk meloloskan Teguh menjadi salah satu kandidat, baik sebagai cagub waupun cawagub.
Calon non parpol seperti Teguh, sebut Ari, dapat berperan sebagai titik temu kepentingan parpol dalam pilkada DKI Jakarta. “Kami tetap berkomunikasi dengan parpol. Ada parpol yang meminta kesediaan Teguh dipasangkan dengan salah satu tokoh parpol. Tetapi kami belum memberikan jawaban positif, karena masih harus menunggu perkembangan dalam dua minggu ini,” kata Ari Rahman lagi.
