LABUAN BAJO-Semenjak ditetapkannya menjadi The New Seven Wonders of Nature pada tahun 2012 silam diikuti Sail Komodo 2013, perhatian Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Manggarai Barat terus mengalir. Tahun 2018 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018 Labuan Bajo ditetapkan sebagai Badan Otorita Pariwisata (BOP). Penetapan BOP Labuan Bajo, tidak lepas dari statusnya sebagai zona penyangga (buffer zone_red) Taman Nasional Komodo (TNK) yang dibentuk sejak tahun 1980.
Dan pada tahun 2018 ini, perhatian tersebut semakin besar terutama bersamaan dengan pelaksanaan rencana Annual Meeting IMF-World Bank pada bulan oktober 2018 di Provinsi Bali. Pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank di Provinsi Bali ini membawa dampak yang signifikan bagi Manggarai Barat, karena Pemerintah Pusat memutuskan dan menetapkan harus ada Bali baru di Indonesia. Seiring dengan mewujudkan ‘Bali Baru’ ini, Labuan Bajo-Manggarai Barat dipilih menjadi salah satu dari 4 (empat) destinasi bagi peserta rapat yang diperkirakan jumlah mencapai puluhan ribu orang.
BOP memiliki beberapa kewenangan yang disebutnya 3A (Atraksi, Akses, dan Amenitas). 3A ini berwenang menjaga atraksi alam budaya dan buatan, membangun akses infrastruktur dasar, juga mengembangkan amenitas berupa fasilitas hotel dan sebagainya melalui kerja sama dengan pihak swasta.
BOP terdiri atas beberapa unsur kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pariwisata, dengan sumber penerimaan sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula saat menggelar Konferensi Pers dalam rangka peringatan HUT RI ke 73, Kamis (16/08) kepada wartawan menjelaskan secara rinci perhatian Pemerintah terhadap Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam kaitan dengan Akses, Pemerintah Pusat memberikan bantuan berupa pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana seperti Pembangunan Listrik, Air Bersih, dan juga RSUD, pembangunan TPA baru dan perbaikan TPA lama, pembangunan landasan parkir pesawat di Bandara Komodo, pengadaan travelator menuju terminal ruang tunggu, Pembangunan Wisata Kuliner di Kampung Ujung, dan banyak lagi kegiatan lainnya.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan SPBU BBM Modular di pantai Labuan Bajo dekat Dermaga Pink untuk
pengisian BBM bagi ratusan kapal-kapal wisata yang jumlahnya semakin meningkat termasuk pinisi kapal pesiar dan kapal mewah.
Semua program dan kegiatan demikian Bupati Gusti, merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah pusat kepada Manggarai Barat yang harus disyukuri. Sementara permintaan Pemerintah Pusat terhadap masyarakat Manggarai Barat sangat sederhana yakni bebaskan Labuan Bajo dari sampah terutama Sampah Tas Kresek (STK).
“Harus kita akui bahwa perhatian Pemerintah Pusat terhadap Manggarai Barat sangat besar. Dan ini rahmat dan berkat yang besar bagi kita di Manggarai Barat ini. Dukungan dari kita bebaskan Labuan Bajo dari Sampah, yang hemat saya juga menguntungkan kita karena sampah-sampah yang kita kumpulkan akan diolah dan dicampur dengan aspal untuk kepentingan pembuatan jalan aspal sepanjang 9 kilo dalam kota,” jelasnya.
Lebih lanjutnya Bupati dua periode ini menjelaskan untuk kepentingan air minum bersih dalam kota Labuan Bajo, saat ini sedang dikerjakan resorvoar baja di Sernaru Kelurahan Wae Kelambu, resorvoar di merombok diikuti dengan pompa boster dan rumah pompa, juga pembangunan SPAM Pulau Rinca dan Komodo, serta jaringan pipa untuk kuliner Kampung Ujung dan pipa menuju Hotel Internasional Ayana. Semua bentuk pembangunan tersebut menyambut Annual Meeting IMF yang harus dimanfaatkan dengan baik kalau tidak kita akan kehilangan momentum.
