JAKARTA–Pemerintah menegaskan teknologi blockchain dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa. Kemampuan blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dianggap dapat mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi.
“Solusi itu akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin, (29/7/2019).
Pemerintah, lanjut dia, telah menyiapkan beberapa kebijakan yang mampu mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi di Indonesia, yakni memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian, lanjut dia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan.
Selain itu, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya. Lalu, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas.
