JAKARTA-Forum Diaspora Manggarai Barat (Mabar) Jakarta meminta pemerintah membatalkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dengan PT Flobamor.
Hal itu disampaikan Forum Diaspora Mabar saat menyampaikan aspirasi kepada Komisi IV DPR terkait karut-marut pengelolaan TNK, terutama terkait rencana pemerintah provinsi menaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK), khususnya tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Perwakilan Forum Diaspora diterima oleh anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema di ruang kerjanya di Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2022.
Menurut Ketua Forum Diaspora Mabar, Ambrossya Amsy Djehamad, pihaknya menyerahkan 11 tuntutan ke Komisi IV DPR RI berdasarkan hasil diskusi internal Forum Diaspora Mabar yang diselenggarakan 12 Agustus 2022 dengan tema, ‘Konservasi vs Komersialisasi TNK, What Next?.
Salah satunya meminta DPR untuk membatalkan PKS antara BTNK dengan PT Flobamor.
“Kami menilai kerjasama tersebut tidak berdasar dan catat hukum,” ujar Amsy Djehamad.
Menurut dia, penetapan biaya masuk harus berdasarkan payung hukum yang jelas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
