Terima Nota Keuangan, Puan Ingatkan Beri Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Pengantar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mengingatkan agar Pemerintahan baru presiden terpilih, Prabowo Subianto diberi ruang pada APBN 2025. Penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2025 Beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Jokowi dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Masa persidangan ini merupakan masa persidangan terakhir DPR periode 2019-2024 sebelum pergantian periode pada bulan Oktober mendatang. Pada Rapat Paripurna, Presiden Jokowi turut menyampaikan pidato terkait Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya. “APBN Tahun Anggaran 2025, berada pada masa transisi Pemerintahan, sehingga penyusunannya juga khusus, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,” kata Puan. Adapun isi aturan tersebut yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. Kemudian Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). “Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Pemerintahan baru sehingga Pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya,” tutur Puan. “Oleh karena itu, di dalam Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2025, DPR RI dan Pemerintah, bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di tahun 2025,” sambungnya. Puan mengatakan, DPR bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2025. KEM PPKF menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangan, yang disampaikan oleh Presiden Jokowi hari ini ke DPR. “Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan memperoleh pemberdayaan ekonomi,” ungkap Puan. “Kemudian dalam membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” imbuh Puan. Ditambahkan Puan, Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending. “Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Menurut Puan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Khususnya masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya. “Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan,” jelas Puan. Oleh karena itu, Puan menilai Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang demi menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif. “Selama 79 tahun lamanya kita telah membangun kemajuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Menjadi momentum bagi kita semua, untuk melakukan kritik dan autokritik, atas upaya kita selama ini dalam membangun kemajuan bangsa dan negara Indonesia,” urainya. “Tidak masalah seberapa cepat kita berjalan, asalkan kita tidak berhenti apalagi mundur. Kita harus terus membiasakan yang benar, dan bukan membenarkan yang biasa. Kita harus terus memperkuat hal-hal yang baik, dan membuang hal-hal yang buruk,” sambung cucu Bung Karno itu. Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR ini digelar usai Sidang Tahunan MPR dalam rangka HUT RI, dan Sidang Bersama DPR-DPD. Puan pun mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 kepada seluruh rakyat Indonesia. “Dirgahayu Republik Indonesia Sekali Merdeka... Tetap Merdeka…! Merdeka!,” ucap Puan dengan semangat. Puan lalu secara resmi membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, atas nama Pimpinan DPR RI, kami mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan I DPR RI, Tahun Sidang 2024—2025 akan dimulai sejak hari ini, Jumat, 16 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin, tanggal 30 September 2024,” ujar Puan.

Kemendag Intensifkan Pengawasan Distribusi Minyakita

PPN Naik 12%, Puan: Pastikan untuk Peningkatan Pelayanan Bagi Rakyat

Dian Swastatika Sentosa Tawarkan Surat Utang Rp2 Triliun pada 28-30 Agustus 2024

Sekali Lagi, Paus Fransiskus Serukan Hentikan Perang di Gaza

Berita Terkait

Kemendag Intensifkan Pengawasan Distribusi Minyakita

PPN Naik 12%, Puan: Pastikan untuk Peningkatan Pelayanan Bagi Rakyat

Jadi Bumerang, Mansuetus Darto: Pengembangan Dasbor Nasional Tak Menjamin Perbaikan Tata Kelola Sawit Nasional

Tahun 2025, Pemerintah Gelontorkan Banpang Beras Untuk Rakyat

Stok Pangan Jelang Nataru Aman dan Stabil

BSDE Siapkan Rp202,85 Miliar untuk Tender Offer SMDM atau Setara Rp531 Per Saham

Sekali Lagi, Paus Fransiskus Serukan Hentikan Perang di Gaza

Singgung Aturan HGU IKN di Rapat Paripurna Bareng Jokowi, Puan Ungkap DPR Rampungkan 126 UU

BNI Masuk Jajaran Perusahaan Terbesar di Indonesia Versi Fortune Indonesia 100

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Awal Perdagangan, IHSG Terpuruk 1,14% di 7.026,830

MDIY, Ritel Peralatan Rumah Tangga Catatkan Saham IPO di BEI

Harga Tender Offer Saham ENAK Dibanderol Rp1.025 Per Unit

Tahun 2025, Sektor IKFT Ditargetkan Tumbuh 6%

SKRN Amankan Fasilitas Kredit Rp733 Miliar Dari BNII

Berita Populer

RUPS LB Tetapkan Yudi Firman Sebagai Pemimpin Baru PT Metromini

Begini Bunyi SK Pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby Sebagai Kader PDIP

Siap Melantai di Januari 2025, CBD PIK2 Buka Harga IPO Rp3.000-Rp4.060 per Saham

Kentanix Supra International Pasang Harga IPO Rp312-Rp468 per Saham

Affandi Affan: Restorative Justice, Menjawab Tantangan Keadilan Hukum di Indonesia

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist

Terima Nota Keuangan, Puan Ingatkan Beri Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025

BacaJuga :

Dian Swastatika Sentosa Tawarkan Surat Utang Rp2 Triliun pada 28-30 Agustus 2024

Sekali Lagi, Paus Fransiskus Serukan Hentikan Perang di Gaza

Berita Terkait

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Berita Populer

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist