JAKARTA-Pemerintah telah mengambill tindakan tegas terhadap 4 perusahaan yang melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dari 4 perusahaan itu, 3 perusahaan dicabut izinnya, sementara 1 perusahaan dibekukan. “Sanksi kepada perusahaan ini adalah yang secara langsung sudah ada datanya,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab)Pramono Anung usai Rapat Kerja (Raker) Gabungan DPR RI, Selasa (13/10).
Dia menjelaskan, kebakaran terhadap lahan gambut disebabkan proses satu juta hektar untuk lahan pertanian yang kemudian terbengkalai dan sebenarnya sudah rusak. “Sehingga di lapangan itulah menjadi salah satu penyebab karena memang tanamannya sudah tidak ada, top soil-nya sudah tidak ada, kemudian begitu kekeringan panjang akan terbakar dengan sendirinya. Yang kemudian, itu mengakibatkan kebakaran pada saat ini,” terangnya.
Dalam jangka menengah jelasnya, pemerintah membuat sekat-sekat. Selain itu, juga, dibuatkan embung-embung supaya lahan terus basah. Dengan demikian, ketika nanti tanah yang terbakar nanti sudah subur akan dilakukan penanaman kembali di lahan tersebut. “Pemerintah akan mengkaji tanaman apa yang cocok,” pungkas Seskab.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah telah mengantisipasi penanganan bencana kabut asap dengan dua pendekatan. “Yang pertama, dalam jangka pendek segera kita tangani persoalan yang sedang terjadi. Sedangkan, dalam jangka panjang, Pemerintah akan membuat aturan bagi para pengusaha perkebunan untuk bertanggung jawab pada lahannya masing-masing,” jalas Pramono.
