Oleh: Saiful Huda Ems
Hanya kuasa hukum yang berpedoman dan tunduk pada aturan Syaitan, yang tidak berani membongkar kejahatan nepotisme dan dinasti politik Jokowi, terlebih malah hanya bernafsu memperkuat nepotisme dan dinasti politiknya.
Perlu dimengerti bahwa nepotisme dan dinasti politik tidaklah sama dengan monarki.
Monarki adalah bentuk pemerintahan yang sah dan berdasar kontrak sosial, dimana individu-individu atau masyarakat menyerahkan kekuasaan secara sukarela pada Raja untuk mengurus negara.
Sedangkan nepotisme dan dinasti politik merupakan usaha individu atau segelintir orang yang berusaha menguasai negara berdasarkan kehendaknya sendiri, biasa diwariskan pada keluarganya dan dilakukan sebelumnya tanpa meminta persetujuan dari masyarakat atau rakyatnya.
Monarki bukanlah kejahatan, namun nepotisme dan dinasti politik merupakan suatu kejahatan (tindak pidana).
Nepotisme dan dinasti politik dapat bertahan berkat konspirasinya dengan para pemodal besar yang melahirkan pemerintahan oligarki.
Kata oligarki berasal dari Yunani Oligarkhia, yang bermakna aturan oleh sedikit, dan Arkho bermakna mengatur atau memerintah.
Oligarki merupakan bentuk struktur kekuasaan dimana kekuasaan berada di tangan segelintir orang.
Pemerintahan oligarki ini umumnya hanya dipimpin oleh segelintir orang yang bermodal besar dan bermaksud serta berpotensi untuk menjarah kekayaan negara.
Ia kemudian akan menguasai negara dengan cara-caranya yang otoriter, dan memenjarakan orang-orang kritisnya dengan berbagai alasan.
Demikianlah mengapa nepotisme dan dinasti politik pada akhirnya akan berubah menjadi Pemerintahan diktator, yang kerap menjadi lintah darat penghisap perekonomian rakyat.
Di akhir-akhir ini ketika sekelompok anggota DPR hendak melakukan Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan Pemerintahan Jokowi yang bersifat strategis dan diduga melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, teror politik atau penekanan demi penekanan melalui berbagai ancaman oleh Penguasa terhadap anggota-anggota dewan.
