JAKARTA-Hubungan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) sempat memanas.
Pemicunya, kritik terbuka Gubernur BI, Agus Martowardoyo terkait rencana penurunan harga Bahan Bakar (BBM) yang dianggap sebagai bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.
Namun Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, menegaskan, tidak ada masalah antara Presiden Jokowi dengan Agus Martowardoyo.
Keduanya, selama ini cukup intens membahas perkembangan ekonomi terkini.
“Saya kira antara pemerintah dan BI punya fungsi dan kewenangan yang berbeda. Presiden banyak dalam hal kebijakan fiskal, kalau BI kebijakan moneter,” kata Teten kepada wartawan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/10).
Menurut Teten, kewenangan antara pemerintah dan BI sudah sangat tegas.
BI bertugas menstabilkan nilai rupiah yang masih tertekan terhadap USD.
Tugas BI ini diimbangi pemerintah dengan membuat sejumlah kebijakan fiscal.
Bahkan Presiden sedang memikirkan insentif-insentif yang bisa mendatangkan investor ke dalam negeri.
Hal ini penting agar kebutuahn dollar untuk impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pangan bisa dipenuhi.
“Saya kira meskipun BI independen, dalam prakteknya antara Presiden dan Gubernur BI sering bertemu dan memberi pandangan. Meskipun pemisahan berbeda tapi keduanya sejalan karena sam-sama kita kelola perahu yang sama yaitu Indonesia,” tegasnya
