Tentu saja yang tampak di permukaan adalah profil bobroknya manajemen pemerintahan. Idealnya, presiden terusik, bahkan sangat marah, karena para menteri berperilaku amatiran. Publik sering menyindir dengan bertanya, apa gunanya forum sidang kabinet bagi presiden dan para menteri serta pejabat tinggi negara lainnya? Kisruh harga gas elpiji, misteri beras impor dan penganggaran dana saksi parpol mestinya tidak harus menjadi blunder jika tiga persoalan itu dibuka dan dibahas di sidang kabinet paripurna maupun sidang kabinet terbatas.
Karena tiga langkah pemerintah itu berbuah heboh, bahkan reaksi sejumlah menteri pun tak kalah hebohnya, berarti sidang kabinet tidak produktif. Kesimpulan ekstrimnya, persoalan harga gas, impor beras dari Vietnam dan gagasan memberi dana untuk saksi parpol itu tidak pernah dibahas di sidang kabinet, baik sidang kabinet terbatas bidang ekonomi maupun Polhukam. Padahal, tiga persoalan itu terbilang sangat strategis karena berkait langsung dengan kebutuhan pokok rakyat dan penggunaan uang negara berjumlah sangat besar. Karena strategis, presiden selaku pimpinan kabinet berhak tahu karena para menteri wajib membuat laporan tertulis maupun lisan.
Lazimnya, proposal rencana kebijakan setiap kementerian/departemen diinformasikan atau dipresentasikan di forum sidang kabinet agar semua menteri tahu dan paham. Urgensi memaparkan rencana kebijakan itu sangat jelas, terutama kalau rencana kebijakan itu butuh koordinasi lintas sektoral alias menyentuh kewenangan departemen/Kementerian lain. Kalau para menteri wajib tahu dan paham, apalagi presiden.
Karena alasan strategis itulah, tidak pada tempatnya membiarkan presiden tidak tahu semua persoalan itu. Sebab, pada akhirnya, pertanggungjawaban atas semua kebijakan itu ada di pundak presiden. Dengan begitu, ketidaktahuan presiden adalah sebuah kesalahan yang sulit dimengerti, apalagi dimaklumi.
Efektivitas pemerintahan ini mestinya tidak perlu dipersoalkan, karena kabinetnya terbilang tambun. Selain tiga menteri Koordinator, beberapa kementerian diperkuat wakil Menteri. Keseharian tugas Presiden pun didukung Dewan Pertimbangan (Wantimpres) yang beranggotakan para ahli dari berbagai bidang dan sektor.
