Todung pun heran, mengapa untuk transaksi sebesar ini mesti melibatkan perusahaan dari Republik Ceko sebagai ‘midle-man’, bukannya langsung ‘government to government’ dengan Angkatan Udara Qatar.
“Kami mendukung Greco, dan menyerukan KPK melakukan penyelidikan terkait hal ini. Selain itu, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, BPK juga harus melakukan audit transaksi ini,” urai Todung.
Berikutnya, Komisi I DPR RI sebagai mitra Kementerian Pertahanan harus mengambil langkah, dengar pendapat, dan memanggil Menteri Pertahanan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam transaksi yang sangat janggal ini.
“Skandal ini, jika betul yang diberitakan, tidak boleh dibiarkan. Tak boleh ada impunitas, dan tidak boleh terulang kembali lagi. Kami sangat terganggu dengan pemberitaan ini karena punya implikasi yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Todung.
