JAKARTA-Total anggaran penanggulangan Lumpur Lapindo mencapai Rp 2,05 triliun dalam APBN-P 2013. Dana sebesar ini lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan akibat bencana tersebut. “Dari dana Rp 2,05 triliun, sebesar Rp 1,8 triliun untuk menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan,”kata Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) BPLS, Sunarso di Jakarta, Kamis, (20/6).
Diakui Sunarso, sebenarnya dana tersebut akan digunakan untuk 2 hal, yakni penangangan masalah sosial kemasyarakatan akibat bencana tersebut, dan mitigasi bencana pengaliran lumpur ke Kali Porong untuk tahun ini. “Sedangkan untuk dana mitigasi bencana tersebut, BPLS menganggarkan sebesar Rp 139,5 miliar,” tuturnya.
Menurut Sunarso, masalah sosial itu, diantaranya adalah untuk jual beli tanah di 3 desa, 9 RW, dan 56 RT di luar area peta terdampak. Tanah kering dihargai senilai Rp 1 juta/m2, tanah sawah senilai Rp 120 ribu/m2. “Bansos itu ada uang evakuasi Rp 500.000 per KK diberikan 1 kali. Jatah hidup Rp 300 ribu per orang per bulan, selama 6 bulan. Satu lagi uang kontrak Rp 2,5 juta per tahun,” terangnya
