JAKARTA-Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan somasi kepada hakim Konstitusi, Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran baru kode etik.
Somasi ini merupakan buntut pernyataan paman Gibran ini menuduh seniornya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terlibat conflict of interest” dalam perkara Uji Materiil pasal-pasal UU MK.
Tak main-main, paman Gibran ini diultimatum 2×24 jam untuk menyampaikan peermintaan maaf.
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menilai pernyataan Anwar Usman bahwa pada masa MK diketuai oleh Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, Hamdan Zulva dan Arief Hidayat, terjadi “conflict of interest” dalam perkara Uji Materiil pasal-pasal UU MK, jelas tuduhan ngawur.
Selain itu, tuduhan ipar Jokowi ini sangat tidak etis, fitnah dan tidak bertanggung jawab.
Petrus menegaskan, sikap Anwar Usman yang mempublish tuduhan ngawur, tidak etis dan fitnah terhadap seniornya para mantan Ketua MK dan terhadap MK dan MKMK ini dapat dikualifikasi sebagai fitnah baru terhadap Jimly Asshiddiqie dkk, terhadap marwah MK dan MKMK.
Hal ini bisa membawa Anwar Usman pada sidang MKMK jilid 2 (dua) menuju Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Oleh karena itu TPDI dan Advokat Perekat Nusantara akan mensomasi Anwar Usman untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat dan kepada MK, dalam waktu 2 x 24 jam sebelum melaporkan Hakim Konstitusi (Terhukum) Anwar Usman atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi jilid 2 (dua) ke MKMK, pasca dicopot dari jabatan Ketua MK.
“Anwar Usman patut diduga tengah mengalami frustasi dan kepribadian ganda, sehingga salah memilih jalan dalam berperilaku, hingga memfitnah koleganya sendiri yang adalah para mantan Ketua MK, mendiskreditkan marwah MK, setelah dihancur leburkan oleh Anwar dalam tragedi konstitusi melalui Perkara Uji Materiil No.90/PUU-XXI/ 2023,” pungkasnya.
