JAKARTA – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengeritik keras upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memusatkan semua kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab, pada bidang ekskutif, legislatif maupun yudikatif, telah dibangun selama periode ke dua jabatan Presiden.
Langkah Jokowi ini sangat mirip dengan pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Presiden Soeharto di era Orede Baru.
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menjelaskan di era Reformasi ini Jokowi ingin mengembalikan perilaku otoriter Orde Baru itu dengan mengabaikan peran kontrol sosial masyarakat.
“Saban hari masyarakat menyampaikan kritik keras, kasar bahkan cenderung memfitnah, namun oleh Jokowi seolah-olah tidak mendengarkan,” terangnya.
Akibatnya Penyelenggara Negara di Eksekutif, Lefislatif dan Yudikatif tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal selama periode kedua kekuasaannya, karena hanya mengikuti apa maunya Presiden.
“Semuanya, harus melayani apa maunya Jokowi. Dan in ikan nggak sehat,” pungkasnya.
