JAKARTA–Kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.
Peristiwa hitam ini terjadi pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, seperti Bekasi, Tangerang, hingga Medan, Palembang dan lain-lain.
Namun ironisnya, penyelesaian kasus yang memakan korban ribuan jiwa rakyat Indonesia ini tidak jelas juntrungannya.
Karena itu, Advokat-advokat Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT) akan bertemu Menteri Hukum & HAM RI, Yasonna Laoly untuk mempertanyakan kelanjutan Rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998, yang diserahkan kepada Menteri Kehakiman RI tanggal 23 Oktober 1998.
“Ya, hari ini, 31 Januari 2024, Pukul 14.00 akan bertemu pak Yasonna. Kita meminta pertanggungjawaban Pemerintah, Cq. Menteri Kehakiman (Menkum HAM),” ujar Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (31/1).
Menurut Petrus, Rekomemdasi TGPF Mei 1998 dipertanyakan, karena hasil Rekomendasi TGPF itu meminta Pemerintah memproses hukum .
Misalnya, meminta pertanggung jawaban pidana terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto, saat itu Pangkostrad dan Mayjen TNI Sjafrie Syamsoeddin, Pangkoops Jaya serta semua pihak yang terlibat kerusuhan 13-15 Mei 1998 harus dibawa ke Pengadilan Militer.
Namun sejak Menteri Kehakiman merima Rekomendasi TGPF pada tanggal 23 Oktober 1998 hingga sekarang berkas hasil Investigasi TGPF itu tidak pernah ada khabar beritanya.
Apakah kasus itu ditindaklanjuti atau dipetieskan sehingga proses pidana untuk dimintai suatu pertanggungjawaban pidana, terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Sjafrie Syamsoeddin tidak pernah terjadi.
Bahkan terkesan mendapatkan privilege dari Pemerintah selama puluhan tahun ini.
Padahal, TPGPF, ini dibentuk Pemerintah berdasarkan SKB Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Peranan Wanita dan Jaksa Agung RI.
