Oleh: Benny Sabdo – Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
Komisi II DPR akan kembali mengundang berbagai narasumber, untuk meminta masukan tentang ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, hingga pemisahan pemilu nasional dan daerah
Niat baik parlemen itu mesti kita sambut secara positif.
Namun, parlemen jangan membatasi diri pada sejumlah isu.
Karena demokrasi Indonesia kini bertransformasi ke ruang digital.
Parlemen mesti memikirkan perihal ini. Jangan sampai kita membiarkan pintu gerbang demokrasi terbuka bagi perompak kedaulatan rakyat.
Digitalisasi pengawasan pemilu menjadi mendesak dalam sekala prioritas isu perbaikan pemilu.
Digitalisasi pengawasan tidak sama dengan pengadaan aplikasi.
Apalagi dimaknai hanya sekadar mendokumentasikan berkas fisik yang dipindahkan ke dalam bentuk PDF.
Esensi digitalisasi perlu ditekankan pada revitalisasi marwah pengawasan Bawaslu. Dengan sistem digitalisasi, Bawaslu akan mampu mengejar laju kejahatan pemilu yang kini telah bermigrasi ke ruang siber.
Digitalisasi adalah instrumen untuk memastikan tidak ada sejengkal pun ruang gelap dalam pemilu yang tidak terawasi oleh mata publik.
Sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah penyempurnaan prosedur.
