Oleh: Deodatus Sunda Se – Ketua DPD GMNI DKI Jakarta
Kebijakan luar negeri “transaksional” yang diterapkan Donald Trump kembali mengguncang stabilitas domestik Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan janji politik utama pasangan Prabowo-Gibran, kini berada di ujung tanduk akibat tekanan geopolitik, krisis energi global, dan tumpukan utang yang mencekik leher APBN.
1. Analisis BoP dan Kesepakatan ART: Kedaulatan yang Tergadai
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026 menjadi titik balik kontroversial bagi kedaulatan nasional.
Bergabungnya Indonesia dalam inisiatif keamanan pimpinan AS ini memaksa Jakarta untuk tunduk pada agenda geopolitik Washington di Timur Tengah, yang secara tidak langsung melemahkan posisi tawar Indonesia dalam menjaga kedaulatan pangan.
Selain itu, kesepakatan ART memberlakukan tarif resiprokal sebesar 19% untuk produk tertentu.
Klausul teknisnya menuntut amandemen puluhan UU demi menyesuaikan standar pasar AS.
Tekanan fiskal dari perjanjian asimetris ini membuat anggaran untuk program populis seperti MBG terancam dialihkan demi memenuhi kewajiban perdagangan yang berat sebelah.
