SURABAYA – Civitas Akademika Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meminta Presiden Joko Widodo untuk merawat prinsip-prinsip etika dalam bernegara dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk melanggengkan politik kekeluargaan.
Hal itu disampaikan oleh Prof Hotman Siahaan saat membacakan pernyataan sikap “ Unair Memanggil” di kampus Pasca Sarjana Unair, Senin (5/2/2024), sebagai bentuk protes Unair terhadap dinamika politik di tanah air menjelang pemilu 2024
“Ada 4 point yang kami sampaikan kepada Presiden Jokowi,” kata Prof Hotman yang mendapat tugas membacakan pernyataan sikap Unair.
Pertama, mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
“Presiden juga tidak boleh menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan,” lanjutnya.
Kedua, mendesak presiden dan aparat negara untuk menghormati dan kemerdekaan atas atas hak-hak sipil dan politik, juga ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap warga negara.
“Harus beri ruang untuk kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumberdaya alam, karena negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa,” tandas Hotman.
Ketiga, mendesak penyelenggaraan Pemilu Luber-Jurdil tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktik jual beli suara (politik uang) yang dilakukan oleh peserta pemilu.
Partai politik harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi atikulasi agregasi, dan pendidikan politik warganegara.
Keempat, mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar-mimbar akademik di perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalitas dan kritisisme para insan civitas akademika demi tegaknya republic,” lanjut Prof Hotman.
Ia menambahkan, “kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis.
