Yang intinya mengatakan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi mencapai tertinggi sejak 2015, karena itu masa jabatannya layak diperpanjang.
Survei ini terindikasi manipulatif. Setelah melihat reaksi masyarakat yang sangat marah dan menolak mentah-mentah penundaan pemilu, para Lembaga survei kemudian mau cuci tangan.
Sekarang mereka mengeluarkan hasil survei bahwa mayoritas masyarakat menolak penundaan pemilu.
Lembaga survei yang manipulatif untuk melanggengkan tirani jelas merupakan bagian dari tirani. Karena itu, tidak boleh ada di muka bumi Indonesia.
Mereka harus dibubarkan dan dituntut demi keadilan Kedaulatan Rakyat. Karena mereka adalah pengkhianat Kedaulatan Rakyat.
Proses kudeta selanjutnya masuk tahap sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini tidak lain merupakan propaganda, dan menghasut.
Kali ini tugas diberikan kepada Bahlil, Menteri investasi dan kepala BKPN, serta tiga Ketum parpol, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN dan Airlangga Hartarto dari Golkar.
Mereka yang terlibat untuk melanggengkan tirani jelas bagian dari tirani, antek tirani. Dan wajib dimintakan tanggung jawabnya.
Apabila propaganda ini juga melibatkan partai, masyarakat bisa minta Mahkamah Konstitusi (MK)mengadili dengan tuduhan kudeta konstitusi, anti Pancasila, anti UUD, dan melanggar kedaulatan rakyat seperti tertulis jelas di dalam pembukaan UUD.
