Kali ini tugas diberikan kepada Bahlil, Menteri investasi dan kepala BKPN, serta tiga Ketum parpol, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN dan Airlangga Hartarto dari Golkar.
Mereka yang terlibat untuk melanggengkan tirani jelas bagian dari tirani, antek tirani. Dan wajib dimintakan tanggung jawabnya.
Apabila propaganda ini juga melibatkan partai, masyarakat bisa minta Mahkamah Konstitusi (MK)mengadili dengan tuduhan kudeta konstitusi, anti Pancasila, anti UUD, dan melanggar kedaulatan rakyat seperti tertulis jelas di dalam pembukaan UUD.
Terakhir, pihak berwenang juga wajib memeriksa siapa dalang ini semua.
Zulkifli Hasan mengatakan bahwa usulan penundaan pemilu kudeta konstitusi adalah perintah dari Luhut Binsar Panjaitan, yang sudah direstui oleh Jokowi. Apa benar?
Demi masa depan bangsa Indonesia, maka semua ini patut diusut tuntas untuk membersihkan Indonesia dari bibit-bibit tirani dan otoriter, serta menegakkan Kedaulatan Rakyat dan demokrasi yang dicita-citakan oleh kemerdekaan Indonesia.
Komentari tentang post ini