Selama masa jabatan lima tahun pertama Jokowi, neraca perusahaan-perusahaan negara Indonesia berubah dari sangat bersih menjadi junk grade.
Penggemar infrastruktur tetapi terjepit oleh perdagangan kembar negara Asia Tenggara dan defisit fiskal, Jokowi menemukan modelnya di China, di mana badan usaha milik negara memikul banyak beban pembiayaan pembangunan nasional.
Keberhasilan yang paling terlihat dari strateginya adalah ledakan pembangunan yang berpuncak dengan pembukaan jalur kereta bawah tanah pertama di ibu kota tahun lalu. Sekarang, presiden harus menghadapi kenyataan yang buruk.
Diperkirakan rasio utang bersih pada BUMN Indonesia berkisar dari 4,5 kali hingga 5,5 kali pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi tahun ini, dibandingkan dengan 1,6 kali dari tahun pertamanya menjabat, (S&P Global Ratings memperkirakan).
Paling parah BUMN energi mencatat kerugian besar akibat regulasi yang amburadul dan tata kelola yang buruk. PLN mencatatkan kerugian semester I 2020 senilai Rp. 38 triliun, pertamina Rp. 11 triliun.
Sampai sekarang April 2021 kedua perusahaan energi ini belum menyelesaikan laporan keuangannya.
Terakhir Perusahaan Gas Negara (PGN) dan anak perusahaannya terancam gulung tikar.
