JAKARTA-Pemerintah sudah mulai intensif meminta sejumlah bank swasta untuk mengurangi pinjaman luar negeri dan pemberian kredit luar negeri dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Kondisi ini membuktikan ada yang salah dengan utang luar negeri swasta. “Saat ini Bank Indonesia dan pemerintah sudah mulai sadar, bahwa ada something wrong dengan utang luar negeri swasta. Jadi, sekarang ini bank sudah mulai sering diimbau untuk mengurangi pinjaman luar negeri dan juga termasuk pemberian kredit luar negeri dalam bentuk dolar,” papar  Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas, Destry Damayanti di Jakarta, Rabu (17/7).
Saat ini, rasio utang luar negeri swasta terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin mengkhawatirkan. Rasionya sudah mencapai 28 persen atau mengalami peningkatan signifikan sejak dua tahun terakhir.
Meski rasio utang luar negeri swasta terhadap PDB masih tercatat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, namun kata Destry, jumlah utang tersebut selama dua tahun terakhir sudah berada pada taraf mengkhawatirkan. “Kemampuan kita untuk membayar utang itu sangat berat, apalagi jika rupiah terus terdepresiasi,” ucapnya.
Dengan demikian, lanjut dia, bagi negara yang mengandalkan likuiditas dari capital inflow dan jumlah utang luar negeri yang besar, maka akan rentan terjadi krisis ekonomi. “Kalau di global terjadi sesuatu yg negatif, pasti negara-negara yang menerima inflow besar akan terkena krisis juga,” imbuhnya.
