JAKARTA-Pandemi Covid-19 telah berjalan selama lebih dari setahun dan terbukti berangsur membaik dengan dimulainya vaksinasi massal.
Angka persentase kasus positif dan tingkat kesembuhan di Indonesia tercatat lebih tinggi dari angka global, yaitu sebesar 9,13 persen dan 88,16 persen.
Melihat kondisi tersebut terdapat urgensi dari pemerintah untuk segera mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Oleh karena itu, Bank DBS Indonesia melalui ‘Asian Insights Conference 2021’ bekerja sama dengan IDE membagikan pandangan pemerintah dalam upaya akselerasi PEN bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Dr. (H.C) Ir. Airlangga Hartarto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno.
“Bank DBS Indonesia cukup optimis dengan perbaikan ekonomi yang berlanjut di tahun 2021. Dengan dukungan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia melalui berbagai program stimulus dan bauran kebijakan fiskal dan makroprudensial terbukti sangat instrumental di tengah peningkatan kasus pandemi tahun lalu,” jelas Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Paulus Sutisna.
“Selain vaksinasi, pemerintah juga melanjutkan pemberian insentif guna mendukung perekonomian, seperti potongan pajak untuk sektor otomotif dan properti, bantuan sosial, dan perpanjangan program restrukturisasi kredit,” ujarnya.
Pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia akan pulih di kisaran 4-5,5 persen di tahun 2021.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Dr. (H.C) Ir. Airlangga Hartarto, pemulihan ekonomi Indonesia ini didorong oleh peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor yang sejalan dengan kelanjutan program PEN serta implementasi UU Cipta Kerja.
“Pemerintah telah mempersiapkan beberapa langkah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah pemberlakukan PPKM mikro di 15 provinsi untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dan percepatan realisasi belanja pemerintah di kuartal pertama 2021,” tambah Airlangga.
Anggaran penanganan Covid-19 dan program PEN juga ditingkatkan menjadi Rp699,43 triliun atau naik hingga 21 persen dibandingkan anggaran tahun 2020.
Airlangga melanjutkan, dari program yang sedang dijalani, PPKM Mikro terbukti berhasil menurunkan angka kasus positif, kematian, dan meningkatkan tingkat kesembuhan.
Momentum pemulihan ekonomi saat ini tentu harus bisa dimanfaatkan untuk mendorong reformasi struktural dengan memperbaiki iklim investasi.
Selain itu juga membuat perijinan usaha menjadi sederhana dan cepat sehingga investasi meningkat dan lapangan kerja tercipta. Reformasi struktural di Indonesia ini dilakukan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang ini menjadi jembatan antara program penanganan Covid-19 jangka pendek dan reformasi struktural jangka panjang.
Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan fasilitas perlindungan, insentif, dan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“UU Cipta kerja memberikan kemudahan bagi UMKM untuk melakukan perizinan usaha, memperoleh sertifikasi halal secara gratis, dan pendirian perusahaan atau PT bisa satu orang dengan modal yang ditentukan sendiri. Maka dari itu, kami pikir pemberlakukan Undang-Undang ini sangat tepat karena akan membantu mengurangi dampak negatif Covid-19 bagi mereka yang terdampak, terutama di sektor lapangan kerja,” jelas Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.
Hal ini dilakukan guna mendorong pembangunan infrastruktur.
Pada tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan modal sebesar Rp15 triliun dan di tahun 2021 sebesar Rp60 triliun.
Pada kuartal pertama, INA diharapkan dapat segera direalisasikan kegiatannya.
Selain sektor ekonomi, salah satu sektor yang terkena dampak paling parah dari pandemi Covid-19 adalah pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kunjungan wisatawan mancanegara turun hingga 75 persen sejak pandemi.
Pada tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia adalah 16 juta, sedangkan pada 2020 turun menjadi 4,8 juta kunjungan.
Kendati demikian, pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan meningkat hingga 10-12 persen dalam periode 5 hingga 10 tahun ke depan.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB di tahun 2020 sendiri diperkirakan berada pada angka 4,1 persen dan 4,7 persen pada 2019 lalu.
Saat ini kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDB sekitar 4,3 persen.
Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencanangkan beberapa program guna mencapai target tersebut.
“Selama ini kami selalu menargetkan berapa jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia, namun tahun ini target berubah dari kuantitas menjadi kualitas. Oleh karena itu, kami melakukan dua kampanye nasional, yaitu Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Dengan dua program ini, kami tidak hanya akan menargetkan wisatawan mancanegara, melainkan juga wisatawan domestik,” jelas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.
Pembukaan lima destinasi baru di Bali juga merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan industri pariwisata.
Sandiaga Uno menjelaskan bahwa destinasi baru ini tidak mengambil wisatawan Bali, namun meningkatkan jumlah wisatawan sehingga akan memperbesar kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDB.
“Jumlah tenaga kerja pada sektor pariwisata mengalami penurunan dari 14,96 juta orang di tahun 2019, menjadi 13,97 orang di tahun 2020. Oleh karena itu, kami optimis kebangkitan industri pariwisata dan ekonomi kreatif akan membantu pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.
“Bringing back tourism means bringing back economy karena industri pariwisata adalah beacons of hope yang dapat membuka peluang tenaga kerja. Dengan berbagai upaya dan stimulus yang dilakukan pemerintah untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata, saya harap semua destinasi wisata sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat sehingga wisatawan tidak ragu lagi untuk berlibur,” tutup Sandiaga Uno.
