Untuk menggerakan ekonomi yang jumlahnya sebesar itu UU Perdagangan hanya menyebut Pasar Rakyat (pasar tradisional) dalam Pasal 14.
Tanpa ada satu kata pun yang menegaskan perlindungan.
Di pasal tersebut menahbiskan keberpihakan pemerintah terhadap ritel modern.
“Pengembangan, Penataan, dan pembinaan yang setara (pasal 14 ayat 1) merupakan pencideraan terhadap 12,5juta pedagang pasar tradisional di Indonesia,” urainya.
Dia justru menilai aroma liberalisasi pasar tradisional yang tercium kuat dalam pasal UU tersebut. Asas “equal-treatment” atau kesamaan perlakuan yang di kaitkan kepada pasar tradisional maupun pasar modern dan ritel raksasa mengkonfirmasi asumsi publik bahwa UU ini sangat mengabdi pada mekanisme pasar. “
UU Perdagangan secara telanjang memposisikan pasar tradisional dalam pertarungan bebas, frontal dan berhadap hadapan dengan pasar modern dan ritel ritel raksasa yang memiliki sumberdaya kapital yang lebih besar,” imbuhnya.
Kecelakaan berpikir ala Komisi VI DPR RI dan Kementrian Perdagangan termasuk di dalamnya Gita Wiryawan tentu berakibat fatal pada 60 juta orang yang menggantungkan kehidupan nya pada pasar tradisional.
“Meski UU Perdagangan ini sudah diketok, tidak akan menyurutkan langkah DPP IKAPPI untuk menyuarakan perlindungan terhadap pasar tradisional. Sebagai penggerak ekonomi nasional dan aset budaya bangsa, pasar tradisional berhak mendapatkan perlindungan dari gempuran dari pasar modern dan ritel ritel raksasa,” pungkasnya.
