Begitupun dengan Nasir Jamil, pihaknya mengakui tak ada aturan yang dilanggar. Hanya saja kepala daerah ini akan mengalami kendala psikologis. Sebab kalau tidak kampanye, maka akan merasa salah karena maju Pilgub didukung parpol. “Istilahnya ada ubi ada talas, sehingga ada budi ada balas,” katanya.
Disini, kata Politisi PKS, kepala daerah berutang budi dengan parpol pengusung. Sehingga kepala daerah mengalami dilema. Apakah memilih etika atau aturan? Padahal jelas memang tak ada aturan yang dilanggar. Begitupun dalam sumpah dan janji kepala daerah. Karena begitu resmi dilantik, dia menjadi milik masyarakat. Dan harus berbakti pada bangsa dan negara.
Sementara Pangi Syarfi mengatakan apakah kepala daerah itu murni atau mencari aman dari jeratan hukum, tapi sebaiknya kalaupun mau berkampanye sebaiknya yang edukatif. “Kampanye tanpa memobilisasi massa karena gubernur milik masyarakat, dan kalau yang didukung kalah tak ada masalah,” ungkapnya. ***eko
