“Saat ini, delapan negara anggota ASEAN telah mengimplementasikan sistem pembayaran kode QR berbiaya rendah, seperti QRIS di Indonesia, KHQR di Kamboja, dan PromptPay di Thailand, yang membuat transaksi digital lebih mudah diakses,” tandas Wamendag Roro.
Ia menekankan bahwa reformasi pembayaran digital berkaitan erat dengan inklusi keuangan dan mampu berkontribusi pada pemberdayaan UMKM.
Wamendag Roromenyampaikan apresiasinya terhadap WTO yang sebagai inisiator forum tersebut dan menyampaikan kesepahamannya terhadap rekomendasi panelis terkait tantangan biaya, perlindungan konsumen, infrastruktur, dan perlindungan data dalam digitalisasi.
Wamendag Roro optimistis sinergisitas ini akan menguntungkan pelaku usaha terutama UMKM dan juga sejalan dengan agenda WTO.
“Dengan memperkuat keselarasan regulasi, memastikan perlindungan digital, dan mendorong inovasi inklusif, kita dapat membangun sistem yang mendukung UMKM, niaga-el, serta fasilitasi perdagangan di seluruh dunia,” tutup Wamendag Roro.
