JAKARTA-Pemerintah berharap agar semua bentuk kerjasama Public Service Obligation (PSO) bisa diterapkan dalam Service Level Aggreement (SLA).
Alasannya, hal ini sebuah terobosan demi kemajuan bisnis antara swasta dan BUMN.
“Saya kira setiap bentuk Public Service Obligation (PSO) bisa dijadikan SLA. Ini adalah suatu eksperimentasi dari sesuatu yang sudah lazim dilakukan di swasta,” kata Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Jumat,(22/3).
Lebih jauh kata Boediono, SLA adalah kontrak kerja. Bukan sekedar nota kesepahaman yang tidak didengar keberlanjutannya.
Artinya, sebuah kontrak kerja memiliki hak dan kewajiban masing-masing sehingga sasaran dan targetnya pun jelas.
“Tadi disebutkan SLA ini bisa diterapkan ke yang lain. Ini ide bagus, kita mengharapkan contoh yang bagus juga dari yang pertama ini,” tambahnya.
Oleh karena itu, sambung Guru Besar FE UGM ini, agar koordinasi strategis yang terjadi ini outputnya tiada lain adalah peningkatan pelayanan kepada publik.
Hal ini adalah langkah maju dari kerjasama pemerintah dan BUMN dalam melayani publik yang sebelum ini tidak memiliki skema kerjasama yang jelas.
Komentari tentang post ini