MANGGARAI – Hanya berselang beberapa hari setelah hasil investigasi Satgas Geotermal dipublikasikan, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara mendadak mengunjungi Poco Leok.
Kunjungan yang seharusnya membawa penyelesaian konflik justru kembali menghadirkan wajah lama kekuasaan: arogan, represif, dan anti terhadap suara masyarakat adat.
Gubernur NTT sebelumnya membentuk satuan tugas atau Satgas Geotermal yang diklaim sebagai respon atas penolakan masyarakat di enam lokasi proyek panas bumi di Flores dan Lembata.
Lokasi itu meliputi Wae Sano di Manggarai Barat, Ulumbu dan Poco Leok di Manggarai, Mataloko dan Nage di Ngada, Sokoria di Ende, dan Atadei di Lembata.
Pembentukan Satgas ini muncul usai pertemuan Laka Lena dengan Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, pada 4 April, dilanjutkan dengan rapat bersama para bupati dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Namun hasil investigasi yang diumumkan pada 4 Juli 2025 di Kupang justru mengabaikan fakta utama di lapangan: penolakan masif warga adat, dampak lingkungan yang serius, serta catatan panjang kekerasan dan kriminalisasi.
Bukannya menjadi alat koreksi, laporan ini justru menjadi dalih untuk melanggengkan proyek tambang geothermal.
