JAKARTA-Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengingatkan DPR dan pemerintah agar pembahasan RUU Hak Paten memperhatikan kalangan UKM. Alasannya hak paten tersebut justeru akan membuka ruang bagi praktik monopoli. “Paten itu salah satu source monopoli,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (6/10/2015)
Oleh karena itu, lanjut Telisa, pemerintah perlu memberikan perlindungan bagi usaha kecil menengah (UKM) di republik ini. “UKM bidang teknologi misalnya, yang mau mendaftarkan patennya, jangan dikenakan biaya mahal,” ujarnya
Malah kalau perlu, lanjut Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, UKM diberikan insentif agar mendorong semakin banyak yang mempatenkan temuannya. “Soal skema insentif terserah pemerintah, apakah bentukan subsidi atau bagaimana. Namun sebaiknya diberikan pada UKM-UKM yang memang benar-benar memiliki kualitas,” terang dia lagi.
Menurut Telisa, boleh saja pembelajaran maupun inovasi yang diberikan pada sektor UKM tersebut menggunakan cara-cara meniru. “Di Indonesia belajar masih melalui copy paste mungkin itu yang perlu diberi ruang. Jangan sampai ruang gerak kita bener-bener limited sekali,” ujar Telisa.
Diakui Telisa, pematenan hasil penelitian di Indonesia sangat minim dibandingkan negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Filipina. Penyebabnya daya tarik untuk kreatif penciptaan itu kurang dari segi pendapatan bagi penciptanya. “Di UI sendiri, intensif peniliti per jam hanya Rp 30.000, sehingga daya tarik untuk peneliti sangat minim. Apalagi jika ditanya kepada pemuda-pemudi kita, maka banyak yang tidak tertarik untuk tekun jadi peneliti bidang apapun juga,” ucapnya seraya bercanda
