Politisi F-Partai Golkar ini juga mengingatkan adanya potensi sengketa hasil pascapilkada serentak, mengingat pemerintah telah memutuskan jadwal pelantikan sejumlah kepala daerah pada 7 dan 10 Februari.
Oleh karena itu, pihak penyelenggara jangan sampai melewati tenggat waktu, karena jika penyelesaian sengketa berkepanjangan, potensi konflik akan kembali muncul.
“Menurut saya, semua penyelenggara harus solid, baik itu KPU, DKPP, Bawaslu, dan para calon kepala daerah beserta pendukungnya. Mereka harus diberikan pemahaman agar sejalan dan dapat menjalankan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, tidak ada pelanggaran yang signifikan atau potensi konflik berkepanjangan, sehingga mereka siap menang dan siap kalah. Jika semua mekanisme berjalan baik dan peraturan ditegakkan, saya kira semuanya akan bisa menerima apa pun hasilnya,” pungkas Doli.
