JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme atau Gerak Lawan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR untuk mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pasalnya, pada level dunia, WTO telah melemahkan daya saing Indonesia, sedang didalam negeri berdampak pada meluasnya praktik korupsi dan impor pangan. “Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, ditangkap oleh KPK atas dugaan keterlibatannya dalam permainan kuota impor daging. Berdalih untuk melindungi kepentingan nasional terhadap aturan WTO yang melarang pembatasan impor, penetapan kuota impor telah menimbulkan persekongkolan antara importir dengan pemerintah. Pada konteks inilah impor produk pangan menjadi bisnis yang identik dengan praktik manipulatif hingga koruptif,” jelas salah seorang pegiat Gerak Lawan, Dani Setiawan di Jakarta, Jumat (15/2).
Konsekuensi lainnya, jelas Dani berdampak pada masifnya laju alih fungsi lahan pertanian dan hutan produktif untuk kegiatan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, yang secara langsung memperparah penindasan dan pemiskinan rakyat Indonesia, baik laki-laki dan perempuan.
