Ancaman gagal panen juga dinilai semakin nyata. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10-12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai daerah terdampak diperkirakan dapat menembus angka triliunan rupiah. Karena itu, PKB mendorong pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.

Lebih lanjut, PKB mengingatkan bahwa penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi memicu kenaikan harga beras secara nasional.

Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi stok pangan dan tidak menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras yang justru berpotensi menekan harga gabah petani di kemudian hari.

Selain penanganan jangka pendek, PKB juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan.

Pembangunan nasional dinilai harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani, seperti normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, serta pembangunan waduk yang manfaatnya langsung dirasakan di tingkat sawah.