Bahkan dalam putusan MK, ada klausul yang menegaskan agar tidak boleh membentuk peraturan pelaksana dan tidak boleh mengambil putusan-putusan strategis atas rujukan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.
Klausul yang tidak memperbolehkan mengambil putusan-putusan strategis menjadi jaminan mutu bahwa program-program strategis berskala nasional tidak boleh dilakukan sepanjang Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 belum ada perbaikan dan berstatus konstitusional permanen.
“Mega proyek ini memakan korban. Banyak korban perempuan yang diduga mendapatkan tindakan represif dari oknum kepolisian dalam proses pengukuran lahan yang dilaksanakan oleh pihak BWS,” tegasnya.
Dia melihat, Kepolisian sepertinya terus melakukan intervensi terhadap masyarakat yang melakukan protes dan menolak proyek itu dibangun di wilayah mereka.
Jika dilihat dari vidio yang beredar, Kepolisian dan kontraktor pelaksana bersama tim BWS Nusa Tenggara II memaksa rakyat untuk menerima proyek tersebut dibangun.
Kapolres Nagekeo AKBP Yudha Pranata, menuntut agar masyarakat yang protes harus berdasarkan hukum.
Dan jika tidak maka akan ditindak dengan tegas.
“Ini sebuah paradigma terbalik yang coba dibangun, bahwa rakyat yang protes adalah preman-preman yang menghalangi kepentingan public,” sindirnya.
